Kasus eksodus besar-besaran melawan maut yang terpaksa dilakukan oleh etnis Rohingya demi mencari perlindungan dan keamanan dari kekejaman mayoritas masyarakat Rakhine semakin memunculkan tak sedikit pandangan. Seperti yang diketahui, sejak perdana kali perahu yang membawa orang Rohingya terdampar dan diselamatkan oleh warga Aceh, kisah berkenaan Rohingya ini semakin mencuat ke permukaan. Tersebar hingga ke seluruh dunia.
Seluruh mata serta mengarahkan pandangannya kepada tindakan pelanggaran HAM yang jelas-jelas dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Akar permasalahan Rohingya yang terbuang dan terkucilkan di Rakhine sejatinya memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Myanmar. Hingga detik ini, Myanmar masih bersikeras dengan keputusannya buat tak memberikan pengakuan kewarganegaraan sama sekali bagi ratusan ribu orang Rohingya. Myanmar tetap memiliki anggapan bahwa orang-orang Rohingya yang sudah menetap ratusan th di Rakhine tak lebih dari imigran tak legal asal Bengal, Bangladesh.
Meskipun kini ribuan hingga puluhan ribu orang Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine telah diselamatkan dari ganasnya laut oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia, Bangladesh, dan Thailand. Namun banyak pihak yang menyayangkan betapa anggota ASEAN kelihatan sangat teramat lemah dan tak memiliki kapabilitas yang tegas dalam menilai Myanmar.
Seperti yang dilansir dari laman CNN, Adnin Armas selaku Ketua Koalisi Warga Peduli Rohingya mengemukakan bahwa aksi kekerasan dan diskriminasi Hak Asasi Manusia yang dilakukan Myanmar lebih parah daripada apa yang dirasakan oleh warga Gaza Palestina. Padahal bila bersama Israel saja Indonesia dan sekian tidak sedikit negara di ASEAN secara terang-terangan memutuskan pertalian diplomatiknya, mengapa faktor serupa tak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Myanmar?
Tak Sedikit pihak yang seterusnya menyatakan dapat menginisiasi laporan kriminal dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya ke Mahkamah Kriminil Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan kemanusiaan. Seandainya ditilik dgn trik logika benar-benar terdapat unsur kesengajaan dari Pemerintah Myanmar dan mayoritas warga Buddha di negara bagian Rakhine untuk memusnahkan etnis Rohingya.
Untuk diingat kembali, pada Oktober 2012 silam. Presiden Myanmar, Thein Sein telah mengakui adanya kriminil kemanusiaan di Rakhine yang menyebabkan orang Rohingya menjadi korban kekerasan etnis. Sejumlah 811 bangunan hancur dan seputar 2.800 rumah dibakar dalam kerusuhan di negara bagian Rakhine, Myanmar, sementara sekian banyak ratus tewas dan 140 ribu yg lain melarikan diri dan menjadi pengungsi.
Saat Ini Ini, lebih kurang 1.1 juta Muslim Rohingya tidak mempunyai kewarganegaraan dan hidup dalam kondisi terdiskriminasi, di antara 51,5 juta penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.
Oleh sebab itu, sedikitnya ada empat poin ketegasan yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia pada negara-negara di Kawasan Asean untuk menciptakan iklim perdamaian dan keadilan buat semua etnis di semua dunia. Empat poin itu yaitu :
- Presiden Jokowi harus meninjau kembali politik luar negeri Indonesia terhadap Myanmar
- Meminta agar pebisnis Indonesia dan BUMN menahan investasi di Myanmar
- Keluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN
- Meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan boikot dan blacklistterhadap pejabat dan pemerintahan Myanmar.
(CAL)
0 Komentar